Archive for the ‘Hukum Perdata’ Category

Ship Arrest, Seizure or Confiscation or Detention

1. The Ship Arrest Under the Criminal Case In the Criminal Case the Police Investigator has right to seizure or confiscation or detention under Article 39 Indonesia Criminal Code. 2. The Ship Arrest Under Civil Case Indonesian Shipping Law 17 Year 2008 Article 223 paragraph (1) The Judge has right to declare the detention of vessel without Lawsuit of ... Full story

Actio Pauliana

Dalam bahasa Inggris "claswsback provision" adalah yang diberikan oleh undang undang kepada setiap Kreditor untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan Debitor yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya. Namun dengan ketentuan bahwa tindakan Debitor tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa Debitor mengikatkan diri mengetahui bahwa mereka dengan dilakukannya tindakan itu menyebabkan terjadinya kerugian kepada Kreditor. ... Full story

Hubungan Kepailitan dan Insolvensi

Menurut Credit Counselling Society, dua istilah tersebut, yaitu Kepailitan dan Insolvensi, sering membingungkan apabila kita tidak memahami dengan baik masing masing pengertiannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda tetapi terkait satu dengan lainnya. Kedua istilah tersebut berjalan berbarengan. Dikemukakan oleh Rohan Lamprecht: "Insolvency does not necessarily lead to bankruptcy, but all bankruptcy debtors are considered ... Full story

Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Algra mendefinisikan kepailitan adalah "Paillissementis een gerechetlijk beslag op het gehele vermorgen van een schuldenar ten behoeve van zijn gezameijke schuldeiser" (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya ... Full story

Pasal-Pasal Penting Sehubungan Dengan Fraud di Asuransi

Pasal 1338 (3): Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1321 KUH Perdata Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1328 KUH Perdata Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak ... Full story
Tags:
Copyright © 2018 AHLIASURANSI.com. All rights reserved. Managed by Imam MUSJAB
Powered by WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.